Monday, August 20, 2012

KONSEP DASAR DESENTRALISASI PENDIDIKAN SERTA KEKUATAN DAN KELEMAHAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN

KONSEP DASAR DESENTRALISASI PENDIDIKAN SERTA KEKUATAN DAN KELEMAHAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN - Pada artikel saya sebelumnya, kita sudah mengenapa apa yang dimaksud dengan Sentralisasi Pendidikan dan juga tentang kekuatan dan kelemahan sistem Sentralisasi Pendidikan. Dan untuk menindak lanjuti artikel tersebut, kemudian kita akan membahas tentang lawannya, yaitu tentu saja tentang Desentralisasi Pendidikan.

Dalam chapter ini, tentu saja akan materi yang dibahas sama dengan sebelumnya yaitu tentang Konsep Dasar Desentralisasi Pendidikan dan juga tentang kekuatan dan kelemahan sistem Desentralisasi Pendidikan.

Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke TKP.


KONSEP DASAR DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Desentralisasi di Indonesia sudah ada cukup lama, dimulai sejak tahun 1973, yaitu sejak diterbitkannya UU no. 5 tahun 1973 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. Dan terdapat pula pada PP No. 45 tahun 1992 dan dikuatkan lagi melalui PP No. 8 tahun 1995.Menurut UU No.22, desentralisasi dikonsepsikan sebagai penyerahan wewenang yang disertai tanggung jawab pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom.

Beberapa alasan yang mendasari perlunya desentralisasi :
  1. Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas.Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi.
  2. Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehinmgga dapat meningkatkan efisiensi.
  3. Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal.
  4. Mengakomodasi kepentingan poloitik.
  5. Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif.

Desentralisasi Community Based Education mengisyaratkan terjadinya perubahan kewenangan dalam pemerintah antara lain :
  • Perubahan berkaitan dengan urusan yang tidak diatur oleh pemerintah pusat, secara otomatis menjadi tangung jawab pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan pendidikan.
  • Perubahan berkenaan dengan desentralisasi pengelolaan pendidikan.dalam hal ini pelempahan wewenang dalam pengelolaan pendidikandan pemerintah pusat kedaerah otonom, yang menempatkan kabupaten / kota sebagai sentra desentralisasi.

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah ( daerah ). Pada sistem pendidikan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pendidikan sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau otda yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tadinya diputuskan seluruhnya oleh pemerintah pusat. Kelebihan sistem ini adalah sebagian keputusan dan kebijakan yang ada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Namun kekurangan dari sistem ini adalah pada daerah khusus, euforia yang berlebihan dimana wewenang itu hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta dipergunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi.

Hal ini terjadi karena sulit dikontrol oleh pemerinah pusat.Desentralisasi pendidikan suatu keharusan Rontoknya nilai-nilai otokrasi Orde Baru telah melahirkan suatu visi yang baru mengenai kehidupan masyrakat yang lebih sejahtera ialah pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, hak politik, dan hak asasi masyarakat (civil rights). Kita ingin membangun suatu masyarakat baru yaitu masyarakat demokrasi yang mengakui akan kebebasan individu yang bertanggungjawab. Pada masa orde baru hak-hak tersebut dirampas oleh pemerintah.

Keadaan ini telah melahirkan suatu pemerintah yang tersebut dan otoriter sehingga tidak mengakui akan hak-hak daerah. Kekayaan nasional, kekayaan daerah telah dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elite politik. Kejadian yang terjadi berpuluh tahun telah melahirkan suatu rasa curiga dan sikap tidak percaya kepada pemerintah. Lahirlah gerakan separtisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, desentralisasi atau otonomi daerah merupakan salah satu tuntutan era reformasi. Termasuk di dalam tuntutan otonomi daerah ialah desentralisasi pendidikan nasional.Ada tiga hal yang berkaitan dengan urgensi desentralisasi pendidikan yaitu pembangunan masyarakat demokrasi, pengembangan sosial capital, dan peningkatan daya saing bangsa ( H.A.R Tialar, 2002).

1. Masyarakat Demokrasi

Masyarakat demokrasi atau dalam khasanah bahasa kita namakan masyarakat madani (civil society) adalah suatu masyarakat yang antara lain mengakui hak-hak asasi manusia. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang terbuka dimana setiap anggotanya merupakan pribadi yang bebas dan mempunyai tanggung jawab untuk membangun masyarakatnya sendiri. Pemerintah dalam masyrakat madani adalah pemerintahan yang dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat sendiri. Masyarakat demokrasi memerlukan suatu pemerintah yang bersih (good and clean governance).
2. Pengembangan “Social Capital”

Para ahli ekonomi seperti Amartya Sen, pemenang Nobel Ekonomi tahun 1998, menekankan kepada nilai-nilai demokrasi sebagai bentuk social capital yang menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dan kehidupan yang lebih manusiawi. Demokrasi sebagai social capital hanya bias diraih dan dikembangkan melalui proses pendidikan yang menghormati nilai-nilai demokrasi tersebut. Suatu proses belajar yang tidak menghargai akan kebebassan berpikir kritis tidak mungkin menghidupkan nilai-nilai demokrasi sebagai social capital suatu bangsa.


Sistem pendidikan yang sentralistik yang mematikan kemampuan berinovasi tentunya tidak sesuai dengan pengembangan suatu masyarakat demokrasi terbuka. Oleh sebab itu, desntralisasi pendidikan berarti lebih mendekatkan proses pendidikan kepada rakyat sebagai pemilik pendidikan itu sendiri. Rakyat harus berpartisipasi di dalam pembentukan social capital tersebut. Ikut sertanya rakyat di dalam penyelenggaraan pendidikan dalam suatu masyarakat demokrasi berarti pula rakyat ikut membina lahirnya social capital dari suatu bangsa.

3. pengembangan Daya saing

Di dalam suatu masyarakat demokratis setiap anggotanya dituntut partisipasi yang optimal dalam pengembangan kehidupan pribadi dan masyarakatnya. Di dalam kehidupan bersama tersebut diperlukan kemampuan daya saing yang tinggi di dalam kerja sama. Di dalam suatu masyarakat yang otoriter dan statis, daya saing tidak mempunyai tempat. Oleh sebab itu, masyarakat akan sangat lamban perkembangannya. Masyarakat bergerak dengan komando dan oleh sebab itu sikap masa bodoh dan menunggu merupakan ciri dari masyarakat otoriter.


Daya saing di dalam masyarakat bukanlah kemampuan untuk saling membunuh dan saling menyingkirkan satu dengan yang lain tetapi di dalam rangka kerjasama yang semakin lama semakin meningkat mutunya. Dunia terbuka, dunia yang telah menjadi suatu kampung global (global village) menuntut kemampuan daya saing dari setiap individu, setiap masyarakat, bahkan setiap bangsa. Eksistensi suatu masyarakat dan bangsa hanya dapat terjamin apabila dia terus-menerus memperbaiki diri dan menibkatkan kemampuanya. Ada empat faktor yang menentukan tingkat daya saing seseorang atau suatu masysrakat. Faktor-fator tersebut adalah intelegensi, informasi, ide baru, dan inovasi.


KEKUATAN DAN KELEMAHAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Dari beberapa pengalaman di negara lain, kegagalan desentralisasi diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya:

  1. Masa transisi dari sistem sentralisasi ke desintralisasi ke memungkinkan terjadinya perubahan secara gradual dan tidak memadai serta jadwal pelaksanaan yang tergesa-gesa.
  2. Kurang jelasnya pembatasan rinci kewenangan antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah.
  3. Kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
  4. Sumber daya manusia yang belum memadai.
  5. Kapasitas manajemen daerah yang belum memadai.
  6. Restrukturisasi kelembagaan daerah yang belum matang.
  7. Pemerintah pusat secara psikologis kurang siap untuk kehiulangan otoritasnya.

Berdasarkan pengalaman, pelaksanaan disentralisasi yang tidak matang juga melahirkan berbagai persoalan baru, diantaranya :
  1. Meningkatnya kesenjangan anggaran pendidikan antara daerah,antar sekolah antar individu warga masyarakat.
  2. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan masyarakat (orang tua) menjadikan jumlah anggaran belanja sekolah akan menurundari waktu sebelumnya,sehingga akan menurunkan motivasi dan kreatifitas tenaga kependidikan di sekolahuntuk melakukan pembaruan.
  3. Biaya administrasi di sekolah meningkat karena prioritas anggarandi alokasikan untuk menutup biaya administrasi, dan sisanya baru didistribusikan ke sekolah.
  4. Kebijakan pemerintah daerah yang tidak memperioritaskan pendidikan, secara kumulatif berpotendsi akan menurunkan pendidikan.
  5. Penggunaan otoritas masyarakat yang belum tentu memahamisepenuhnya permasalahandan pengelolaan pendidikan yang pada akhirnya akan menurunkan mutu pendidikan.
  6. Kesenjangan sumber daya pendidikan yang tajam di karenakan perbedaan potensi daerah yang berbeda-beda. Mengakibatkan kesenjangan mutu pendidikan serta melahirkan kecemburuan sosial.
  7. Terjadinya pemindahan borok-borok pengelolaan pendidikan dari pusat ke daerah.

Untuk mengantisipasi munculnya permasalahan tersebut di atas, disentralisasi pendidikan dalam pelaksanaannya harus bersikap hati-hati. Ketepatan strategi yang ditempuh sangat menentukan tingkat efektifitas implementasi disentralisasi. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk tersebut ada beberapa hal yang perlu di perhatikan :
  1. Adanya jaminan dan keyakinan bahwa pendidikan akan tetap berfungsi sebagai wahana pemersatu bangsa.
  2. Masa transisi benar-benar di gunakan untuk menyiapkan berbagai halyang dilakukan secara garnual dan di jadwalkan setepat mungkin.
  3. Adanya kometmen dari pemerintah daerah terhadappendidikan, terutama dalam pendanaan pendidikan.
  4. Adanya kesiapan sumber daya manusia dan sistem manajemen yang tepat yang telah dipersiapkan dengan matang oleh daerah.
  5. Pemahaman pemerintah daerah maupunDPRD terhadap keunikan dan keberagaman sistem pengelolaan pendidikan, dimana sistem pengelolaan pendidikan tidak sama dengan pengelolaan pendidikan daerah lainnya.
  6. Adanya kesadaran dari semua pihak (pemerintah, DPRD, masyarakat) bahwa pengelolaan tenaga kependidikan di sekolah, terutama guru tidak sama dengan pengelolaan aparat birokrat lainnya.
  7. Adanya keiapan psikologis dari pemerintah pusat dari propinsi untuk melepas kewenangannya pada pemerintah kabupaten / kota.

Selain dampak negatif tentu saja disentralisasi pendidikan juga telah membuktikan keberhasilan antara lain :
  1. Mampu memenuhi tujuan politis, yaitu melaksanakan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan.
  2. Mampu membangun partisifasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan, karena pendidikan benar0benar dari oleh dan untuk masyarakat.
  3. Mampu menyelenggarakan pendidikan secara menfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas belajar siswa.
Baiklah, sekian dahulu ulasan kali ini, semoga artikel ini bermanfaat buat agan semua. Thankz udah berkunjung... | By Peacock

Sunday, August 19, 2012

PR Matematika Kelas VI SD Katolik Santo Fransiskus Xaverius Tarakan 2

SOAL-SOAL MATEMATIKA TENTANG SOAL CERITA YANG BERKAITAN DENGAN FPB DAN KPK! Baiklah, kali ini, PR Matematika Untuk Kelas VI selanjutnya masih seputar Menyelesaikan Soal Cerita yang berkaitan dengan FPB dan KPK.

  1. Seorang petani bunga mengirimkan bunga Mawar ke kios bunga setiap 3 hari sekali dan bunga Anggrek setiap 5 hari sekali. Jika pada tanggal 24 Februari 2012 ia mengirimkan kedua bunga itu sekaligus, pada tanggal berapa ia akan mengirim bunga itu sekaligus lagi?
  2. Pak Hadi memberikan bantuan berupa 96 kg beras, 80 bungkus mie instan dan 64 kemasan minyak goreng kepada tetangganya. Jika setiap tetangganya mendapatkan bingkisan sama banyaknya, berapa paling banyak tetangga Pak Hadi yang bisa mendapatkan bingkisan?
  3. Armada Bus Arimbi meninggalkan terminal setiap 12 menit, armada bus Bimo setiap 24 menit, dan armada bus batu kencana setiap 18 menit. Jika pada pukul 09.45 ketiganya meninggalkan terminal bersama-sama, pada jam berapa mereka akan meninggalkan terminal berama-sama lagi?
  4. Pak Kenji mempunyai 56 buah mangga dan 42 buah jeruk. Masing-masing akan dimasukkan ke kantog plastik sama banyak tiap plastiknya. Berapa banyak plastik yang dibutuhkan pak Kenji? Dan berapa buah MAngga dan Jeruk tiap plastiknya?

Baiklah, saya rasa sekian dahulu PR Matematikanya kali ini. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan tetap semangat. Matetatika mudah dan menyenangkan!

Keep Spirit  !!!

Sunday, August 12, 2012

PENGERTIAN DEFINISI SERTA KONSEP DASAR SENTRALISASI PENDIDIKAN - KEKUATAN DAN KELEMAHAN SENTRALISASI PENDIDIKAN

PENGERTIAN DEFINISI SERTA KONSEP DASAR SENTRALISASI PENDIDIKAN - KEKUATAN DAN KELEMAHAN SENTRALISASI PENDIDIKAN >>>  Dalam pembukaan penjelasan atau materi diskusi kali ini, saya menawarkan judul yang lumayan panjang dimana kita mulia dengan mengetahui dahulu definisi atau pengertian Sentralisasi Pendidikan. Kemudian tentu saja kita harus mengetahui juga Konsep Dasar dari Desentralisasi pendidikan itu endiri. Dan setelah semuanya itu, maka kita juga akan belajar apa saja kekuatan dan kelemahan dari Sentralisasi Pendidikan itu. Yuk kita mulai dengan KONSEP DASAR SENTRALISASI PENDIDIKAN.

KONSEP DASAR SENTRALISASI PENDIDIKAN

Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat. Daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut UU. Menurut ekonomi manajemen sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manager atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Kelemahan sistem sentralisasi adalah dimana sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama

Dalam era reformasi deawasa ini, diberlakukan kebijakan otonomi yang seluas-luasnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah merupakan distribusi kekuasaan secara vertikal. Distribusi kekuasan itu dari pemerintah pusat ke daerah, termasuk kekuasaan dalam bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan tampak masih menghadapi berbagai masalah. Masalah itu diantaranya tampak pada kebijakan pendidikan yang tidak sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan masalah kurang adanya koordinasi dan sinkronisasi. Kondisi yang demikian dapat menghadirkan beberapa hal, seperti : kesulitan pemerintah pusat untuk mengendalikan pendidikan di daerah; daerah tidak dapat mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan potensinya. Apabila hal ini dibiarkan berbagai akibat yang tidak diinginkan bisa muncul. Misalnya, kembali pada kebijakan pendidikan yang sentralistis, tetapi sangat dimungkinkan juga daerah membuat kebijakan pendidikan yang dianggapnya paling tepat meskipun sebenarnya bersebrangan dengan kebijakan pusat.

Kalau hal ini terjadi maka konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sulit dihindari. Dalam sejarah konflik kepentingan pusat dan daerah memicu terjadinya upaya – upaya pemisahan diri yang tentunya mengancam disintegrasibangsa.

Dengan perkataan lain apabila kebijakan pendidikan dalam konteks otonomi daerah tidak dilakukan upaya sinkronisasi dan koordinasi dengan baik, tidak mustahil otonomi tersebut dapat mengarah pada disintegrasi bangsa. Dalam kondisi demikian diperlukan cara bagaimana agar kebijakan pendidikan di daerah dengan pusat ada sinkronisasi dan koordinasi. Juga perlu diusahakan secara sistematis untuk membina generasi muda untuk tetap memiliki komitmen yang kuat dibawah naungan NKRI. Masalah sinkronisasi dan koordinasi kebiajakan pendidikan dan upaya membina generasi muda yang berorientasi memperkuat integrasi bangsa menjadi fokus dalam makalah

KEKUATAN DAN KELEMAHAN SENTRALISASI PENDIDIKAN

Indonesia sebagai negara berkembang dengan berbagai kesamaan ciri sosial budayanya, juga mengikuti sistem sentralistik yang telah lama dikembangkan pada negara berkembang. Konsekuensinya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia serba seragam, seba keputusan dari atas, seperti kurikulum yang seragam tanpa melihat tingkat relevansinya bai kehidupan anak dan lingkungannya.

Konsekuensinya,posisi dan peran siswa cenderung dijadikan sebagai objek agar yang memiliki peluang untuk mengembangkan kreatifitas dan minatnya sesuai dengan talenta yang dimilikinya. Dengan adanya sentralisasi pendidikan telah melahirkan berbagai fenomena yang memperhatikan seperti :
  1. Totaliterisme penyelenggaraan pendidikan
  2. Keseragaman manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran.
  3. Keseragaman pola pembudayaan masyarakat
  4. Melemahnya kebudayaan daerah
  5. Kualitas manusia yang robotic, tanpa inisiatif dan kreatifitas.

Dengan demikian, sebagai dampak sistem pendidikan sentralistik, makaupaya mewujudkan pendidikan yang dapat melahirkan sosok manusia yang memiliki kebebasan berpikir, mampu memecahkan masalah secara mandiri, bekerja dan hidup dalam kelompok kreatif penuh inisiatif dan impati, memeliki keterampilan interpersonal yang memadai sebagai bekal masyarakat menjadi sangat sulit untuk di wujudkan.

Monday, August 6, 2012

PR MATEMATIKA KELAS VI SD KATOLIK SANTO FRANSISKUS XAVERIUS TARAKAN 1

PR MATEMATIKA KELAS VI SD KATOLIK SANTO FRANSISKUS XAVERIUS TARAKAN 1 - Selamat siang semuanya. Seperti janji pak guru bahwa untuk selanjutnya, beberapa informasi dan PR akan saya berikan melalui postingan di blog, maka pada kesempatan pertama ini saya mulai dari PR Matematika, bidang yang saya ampuh di Kelas VI.

Baiklah, karena pembahasan kita adalah mengenai FPB dan KPK, maka soal-soal berikut harus kalian kerjakan dengan menggunakan pohon faktor dan rumus yang benar.

Sebagai pengingat sebelum mengerjakan soal di bawah ini, ingatlah bahwa:

1. KPK

Untuk mencari KPK dengan pohon faktor, Kalikan semua faktor yang ada, jika memang ada faktor yang bersekutu, ambil faktor dengan pangkat yang terbesar.

2. FPB

Untuk mencari FPB dengan pohon faktor, carilah faktor yang bersekutu saja dengan pangkat yang terkecil, lalu kalikan.

Nah, berikut ini adalah soalnya:

  1. Tentukanlah FPB dari bilangan 72 dan 96!
  2. Tentukanlah KPK dari bilangan 32 dan 112!
  3. Tentukanlah FPB dan KPK dari bilangan 156 dan 234!
  4. Tentukanlah FPB dan KPK dari bilangan 54, 162 dan 216! 
  5. Tentukanlah FPB dan KPK dari bilangan 84 dan 252!
 Sebagai soal uji tambahan, silahkan jawab soal cerita berikut ini yang berkaitan dengan FPB dan KPK!
  1.  Ibu mempunyai 36 buah alpukat, 60 buah manggis dan 96 buah apel. Ibu ingin memasukkan kedalam beberapa keranjang dengan buah di tiap keranjang sama banyak tiap jenisnya. Berapakah keranjang yang dibutuhkan ibu? Lalu berapa banyak masing-masing buah di tiap keranjang?
  2. Thomas akan merayakan ulang tahunnya di rumahnya. Ia menyiapkan 60 lembar buku tulis, 90 buah penghapus dan 120 pulpen. Ia ingin membagikannya kepada teman-temannya sama banyaknya. Namun ia bingung berapa banyak teman yang harus dia undang agar semuanya mendapatkan buku, penghapus dan pulpen sama banyak. Bantulah Thomas untuk memecahlan masalahnya!
  3. Eva pergi ke Waduk setiap 3 hari sekali, Elis setiap 6 hari sekali, dan Elin setiap 12 hari sekali. Jika mereka pergi ke waduk bersama-sama hari Kamis, hari apa lagi mereka akan pergi ke Waduk bersama-sama lagi?
Setiap siswa/i yang berhasil memecahkan dan menjelaskan cara pengerjaan soal di atas akan mendapatkan kartu nilai!

Nah, sekian dahulu soal untuk PR kali ini, ingat, waktu terakhir pengumpulan jawaban adalah pada hari Jumat, 09 April 2016.

NB:
Kerjakan dengan kemampuan sendiri, jujur pada diri sendiri!